Kebijakan Pemerintah Pasca Kenaikan BBM (Pemerintah harus melakukan kebijakan ini)

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> Susbsidi bbm naik itu emang keharusan, tapi ada yg salah dengan kebijakan pemerintah pasca kenaikan.<br />1. Kenapa pemerintah tidak mencabut sepenuhnya subsidi? Kenapa hanya 8.500? sedangkan harga minyak dunia 9.500? walaupun hanya 1000 tetap saja itu membuang anggaran untuk konsumtif, jadi alasan pemerintah tidak relevan dengan kenyataan. Selain itu, dengan masih adanya subsidi, maka pasar bbm di Indonesia tidak akan pernah berjalan dengan baik (distorsi pasar). Seandainya pemerintah mencabut sepenuhnya subsidi, walaupun terasa berat saat ini, tapi untuk kedepannya tidak akan ada lagi kesulitan yg disebabkan oleh BBM. Tidak ada lagi demonstrasi, prokontra tentang kenaikan bbm. Dan mungkin, harga kedepannya pun akan relatif stabil, karena inflasi di Indonesia hanya disebabkan oleh jumlah uang beredar ( rate efek) itu pun hanya tinggal beberapa dekade lagi, karena untuk dekade kedepannya, Indonesia akan segera memasuki ekonomi tanpa bunga (Sharia Economic). Tapi sayangnya, pemerintah tidak mencabut sepenuhnya subsidi bbm, maka tidak heran nanti kedepan akan masih ada inflasi yg tak terkendali, menurunnya nilai rupiah dan menurunnya daya beli masyrakat, kesenjangan yg semakin tajam antara si kaya dan si miskin.<br /><br />2. Supply bbm di Indonesia (Pertamina) ditahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pertamina salah perhitungan, sehingga mau tidak mau pertamina harus menambah kuota bbm. Coba pikirkan dengan baik, apa mungkin perusahaan negara sebesar pertamina, dengan manajerial keuangan, pemasaran, produksi, begitu profesional ditambah dengan data statistik yg tidak perlu diragukan lagi keabsolutannya bisa salah perhitungan? salah kecil sih wajar, tapi ini cukup besar. <br />Disinilah menurut saya ada kebijakan politis, drama terselubung, mengapa semua itu terjadi? Inilah mindset mapping. Membuat pikiran rakyat untuk berpikir, "oh wajar nih bbm naik"<br /><br />3. Kekurangan penawaran kuota bbm berdasarkan data statistik pemerintah, disebabkan karena meningkatnya jumlah pengendara dan kendaraan bermotor. Sehingga dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor maka jumlah permintaan bbm pun meningkat. Alhasil peningkatan permintaan bbm tidak diikuti dengan peningkatan penawaran bbm (statis) maka terjadilah kelangkaan bbm. <br />Pemerintah sudah tahu alasan ini, tapi mengapa kebijakan pemerintah cenderung berefek jangka pendek dan tidak berefek jangka panjang? pertanyaannya lainnya adalah mengapa pemerintah membuat kebijakan yg cenderung mengobati bukan mencegah? Padahal mencegah lebih baik dari mengobati.<br /> Mengobati disini  maksudnya adalah kebijakan pemerintah yang hanya untuk mengatasi akibat dari kelebihan permintaan bbm dan anggaran untuk subsidi bbm. <br />Mencegah disini maksudnya adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi kelebihan permintaan bbm dengan mengurangi permintaan bbm. Sehingga apabila permintaan bbm berkurang, maka tidak akan ada lagi kelangkaan bbm.<br /><br />Apabila pemerintah hanya membuat kebijakan mengobati, maka penyakit yg disebabkan peningkatan permintaan bbm akan selalu ada dan akan semakin parah. Akan selalu ada kelangkaan bbm dan Indonesia akan selalu bergantung pada minyak asing.<br /><br />Solusi : <br />Untuk mempermudah pemahaman pembaca, saya akan mengilustrasikannya. <br />1. Kita harus mencari tahu penyebab permintaan bbm di Indonesia meningkat. Menurut data, peningkatan permintaan bbm disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. (Contoh : penawaran kuota bbm perharinya hanya 100 liter sedangkan jumlah kendaraan bermotor ada 10 yang memerlukan 200 liter perhari, maka disini terjadi over demand)<br />2. Kita harus mencari tahu penyebab meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Masyarakat Indonesia akan selalu memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadinya selama angkutan umum pelayanannya kurang baik, mahal, tidak efisien, lambat, biaya pengamen preman dll.<br />(Contoh : Si A menggunakan angkutan umum pergi ke pasar dengan cost 4000, sehingga pulang pergi costnya adalah 8000. Selain itu, waktu yg diperlukan cukup lama, yaitu 30 menit. Tapi ketika si A pergi ke pasar dengan menggunakan kendaraan pribadinya, dia hanya memerlukan cost 3.500 untuk pulang pergi dan waktu yang digunakan hanya 10 menit, maka jangan salahkan rakyat apabila rakyat lebih memilih kendaraan pribadi daripada angkutan umum). Tidak heran apabila masyarakat Indonesia berbondong bondong membeli dan menggunakan kendaraan pribadi, tidak heran juga permintaan bbm meningkat.<br /><br />3. Oleh karena itu saya harap, pemerintah membuat kebijakan baru, yaitu:<br />Nasionalisasi angkutan umum yg dikelola swasta, perbaiki pelayanannya, murahkan tarifnya, dan angkat supir serta crunya (kondektur) sebagai PNS.<br />Kenapa harus dinasionalisasi? karena selama ini, menurut saya sesuatu hal yg dikelola oleh swasta hanya diperuntukkan untuk mencari keuntungan belaka, bukan kemaslahatan.<br />Kenapa harus diperbaiki pelayanannya? karena dengan pelayanan yg baik maka, masyarakat tidak akan menyesal dan selalu bersyukur ketika menggunakan transportasi umum<br />Kenapa harus dimurahkan tarifnya? Nah ini kebijakan yang harus dilaksanakan, apabila disubsidi, subsidi buat angkutan umum pun hanya sedikit (total bbm yang digunakan angkutan umum hanya 7% dari total penggunaan bbm di Indonesia). Saya yakin, masyrakat Indonesia pemikirannya sudah cukup rasional, mereka akan menggunakan angkutan umum karena costnya murah, pelayanannya sangat baik, efisiensi waktu dll. (Lihat kereta, costnya cukup murah dan efisiensi waktunya sangat baik sekali)<br />Kenapa supir angkut serta crunya harus diangkat sebagai PNS? Karena selama ini supir selalu kesulitan untuk mendapatkan biaya hidupnya dikarenakan semakin hari penumpangnya semakin berkurang, selain itu mereka selalu  rebutan penumpang dengan supir lainnya karena adanya BIAYA SETORAN. Oleh karena itu mereka harus diangkat sebagai PNS, untuk menghindari hal tersebut, karena gaji mereka akan stabil meski penumpangnya sedikit ataupun banyak. Tidak ada lagi rebutan penumpang, tidak ada lagi ngetem-ngeteman. Selain itu efek positif lainnya adalah, Citra PNS akan baik di masyarakat, karena kerja mereka langsung dipantau oleh masyrakat. Karena selama ini, citra PNS cukup buruk di mata masyarakat, pns yg bolos, kerjanya tidak sebanding dengan gajinya dll.<br /><br />Apabila kebijakan tersebut dilaksanakan, (saya yakin pemerintah mampu melaksanakan kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut tidak terlalu sulit dilaksanakan), maka dampak yang sangat positif akan segera dirasakan oleh negara ini.<br />1. Masyrakat akan memilih menggunakan angkutan umum dan meninggalkan kendaraan bermotor pribadinya sehingga permintaan bbm akan menurun<br />2. Dalam jangka panjang, kemacetan akan semakin berkurang. (Hal ini terjadi dengan syarat kebijakan diatas harus dilaksanakan lalu membuat kebijakan yg mempersulit pembelian atau penggunaan kendaraan bermotor pribadi).<br />3. Dikarenakan jumlah permintaan bbm berkurang, maka negara ini kedepannya tidak akan bergantung lagi dengan bbm asing. (Walaupun pada faktanya apabila negara ini tidak boros menggunakan bbm, produksi dalam negeri pun sudah cukup untuk memenuhi permintaan bbm di Indonesia).<br /><br />PERMASALAHAN BBM pun TIDAK AKAN MENJADI MASALAH BUAT NEGARA dan MASYARAKAT KITA<br /><br />Mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung dengan tulisan ini, dan mohon koreksinya apabila ada kesalahan. Terimakasih. Ditulis oleh : Nurhasanudin, Mahasiswa Ekonomi Islam UIN Jakarta, semester 3.<br />Wassalam</div>

Kebijakan Pemerintah Pasca Kenaikan BBM (Pemerintah harus melakukan kebijakan ini)

Susbsidi bbm naik itu emang keharusan, tapi ada yg salah dengan kebijakan pemerintah pasca kenaikan. 1. Kenapa pemerintah tidak mencabut se...

Baca selengkapnya »